Bagaimana cara Khalifah Umar Bin Khattab untuk menunjang administrasi dan operasional tugas eksekutif negara?

sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ‘Umar masih bersifat sentralistik (markaziyah). Semuanya harus berada dalam pangawasan, dan tiap daerah harus melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala program kerjanya kepada pemerintah pusat di Madinah.

Dalam aspek administrative, seperti yang dijelaskan oleh M. A. Shaban, ‘Umar berupaya untuk mengoptimalkan kinerja para gubernur di daerah-daerah, meskipun masih tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Untuk itu, dalam memilih dan mengangkat seorang gubernur, ‘Umar menetapkan criteria bahwa orang tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan yang selaras dengan ajaran Islam.

Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapinya dalam beberapa jawatan, antara lain :
1. Dewan Al-Kharraj (Jawatan Pajak)
2. Dewan Al-Addats (Jawatan Kepolisian)
3. Dewan An-Nafiat (Jawatan Pekerjaan Umum)
4. Dewan Al-Jund (Jawatan Militer)
5. Bai’tul Al-Mal (Lembaga Pemberdaraan Negara)